Tak berhenti di situ, partai kadang masih memberi ruang bagi kader untuk mendapatkan nomor urut teratas. Tentu, untuk mendapatkan nomor teratas itu tidaklah gratis, ada biaya tersendiri yang harus disetorkan kepada partainya.
"Selain biaya kampanye yang mahal, yang minimal menghabiskan anggaran sebesar Rp1 miliar hingga Rp2 miliar ini, juga ada uang pendaftaran dan uang nomor urut dalam daftar caleg yang juga harus disetor kepada partai," kata Uchok kepada Okezone, Selasa (23/4/2013).
Meski saat ini caleg yang jadi tidak lagi berdasarkan nomor urut melainkan suara terbanyak. Namun, para caleg berani membayar tinggi nomor urut atas tersebut demi privilege.
"Padahal, sebetulnya nomor urut ini tidak berpengaruh, tetapi, banyak anggota ingin nomor urut atas sebagai gengsi, dan mereka berani bayar untuk memperebutan nomor tersebut," jelas dia.
Lanjut dia, tak heran bila para caleg yang jadi nantinya tidak lagi mementingkan tugas utamanya seperti tugas pengawasan, hak budget dan legislasi.
"Jadi, dengan demikian, setelah jadi anggota dewan, sudah jelas bahwa pikiran mereka bukan lagi sebagai wakil rakyat, tetapi yang lebih dulu mereka pikirankan memperolah modal yang sudah diberikan baik untuk partai maupun kampanye, dan mencari untung sebanyak-banyak untuk kepentingaan diri sendiri ketika mereka sudah hak budget, dan hak pengawasan," jelas dia.
Bahkan kata dia, banyak para pengusaha yang terjun ke politik bukan karena ingin mengabdi kepada negara dan rakyat melainkan untuk mencari untung semata.
"Kemudian, caleg ini sudah jelas motif, jadi caleg itu hanya untuk memperoleh kekuasaan berapa mereka bayar agar dapat memperoleh keuntungaan daripada mengabdi kepada kebutuhaan rakyat. Maka, para penguasaha berlomba-lomba jadi caleg, karena mengiurkan untungnya daripada mengembangkan usahanya," jelas dia.
(http://news.okezone.com/read/2013/04/23/339/795952/ongkos-nyaleg-mahal-nomor-urut-saja-harus-bayar)
.jpg)
0 komentar:
Post a Comment