NTB-News - Jumlah akseptor KB Baru di Nusa Tenggara Barat
mencapai 220.512 orang, dan sebanyak 130.000 orang akseptor KB tersebut
(0,14 persen) berasal dari keluarga prasejahtra dan sejahtra satu.
Capaian ini telah membawa Provinsi Nusa Tenggara Barat masuk dalam tiga
(3) provinsi dengan capaian Kontrak Kerja Provinsi (KKP) kategori SANGAT
BAIK berdasarkan Evaluasi Kinerja BKKBN Tahun 2012.
Menurut
hasil sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Nusa Tenggara Barat
sebanyak 4,5 juta jiwa lebih, dengan laju pertumbuhan 1,17 persen,
ungkap Virginia Anggraini, (PLT) Kerpala BKKBN Perwakilan NTB dalam
laporannya pada Peresmian Gedung Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
(PPKS) Kencana Emas, Senin (14/1/2012) di Kantor BKKBN, Jalan Catur
Warga Mataram. Sementara berdasarkan laporan dan validasi data
kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
setiap bulan, diperoleh DP4 sebanyak 3.889.749 orang dan DAK2 sebanyak
5.416.473 orang. Data kependudukan tersebut telah memenuhi syarat
validitas dan akurasi yang tinggi, serta dapat dipertanggungjawabkan,
sehingga tidak saja bermanfaat dalam pelaksanaan Pemilukada, namun juga
dapat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan daerah di masa mendatang.
Gedung
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Kencana Emas, diresmikan
Gubernur Nusa Tenggara Barat, diwakili Sekretrais Daerah Nusa Tenggara
Barat, H.M Nur, SH.MH.
Gubernur dalam sambutannya mengharapkan
Pusat Pelayanan Terpadu BKKBN tersebut dapat berfungsi sebagai pusat
pelayanan konseling, informasi, pembinaan dan bimbingan bagi masyarakat.
Kantor ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap perbaikan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) Nusa Tenggara Barat, tegasnya. "Pusat
pelayanan ini dimaksudkan agar pembinaan, bimbingan bagi keluarga maupun
kelompok lainnya, dapat berjalan lebih optimal," kata Muhammad Nur.
Pelayanan
yang diberikan, antara lain konseling bagi kelompok Bina Keluarga
Balita, para lanjut usia, pasangan pranikah, kesehatan reproduksi,
layanan informasi tentang keluarga berencana dan kependudukan, kesehatan
anak, dan lainnya. Lewat pembinaan dan informasi, keluarga yang lahir
akan lebih terencana, generasi penerus yang lebih berkualitas.
Usai
peresmian, dalam konferensi persnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKKBN
Sudibyo Alimoeso, menegaskan PPKS diperlukan guna memberikan pelayanan
secara menyeluruh untuk menciptakan ketahanan keluarga. Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meminta semua
provinsi untuk membangun Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di
wilayahnya masing-masing. "Pembinaan ketahanan keluarga dan
kesejahteraan keluarga dapat terwujud bila dilaksanakan melalui
peningkatan kualitas anak, remaja, lansia dan lingkungan keluarga,"
katanya. Melalui PPKS, tambah dia, ada wadah untuk menyiapkan keluarga
sejahtera sejak sebelum menikah hingga usia lanjut. (Mursal, Faesal)
(http://www.ntbprov.go.id/baca.php?berita=1624)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 komentar:
Post a Comment